ISMANU ALFIAN , 8111413347 (2017) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN LETTER OF CREDIT DALAM KEGIATAN EKSPOR UKIR KAYU (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor belum mengatur dasar hukum yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan L/C, menimbulkan permasalahan banyaknya aturan yang berbeda diantara bank pelaksanaan L/C. Peraturan yang berbeda disetiap bank dianggap oleh pengusaha sebagai keleluasaan bank dalam mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan L/C antara lain besaran biaya pelaksanaan L/C yang terlalu tinggi mulai dari biaya pembukaan L/C, pengiriman dokumen L/C, pemberian denda dalam kesalahan dokumen, hingga biaya negoisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, penelitian ini ingin mengetahui (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan dengan sistem Letter of Credit (L/C) dalam kegiatan ekspor ukir kayu di kabupaten Jepara dan (2) Bagaimana Efektivitas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor Dalam Pelaksanaan Letter Of Credit untuk Ekspor Ukir Kayu (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Jepara)? Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan tehnik pengambilan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui buku, jurnal peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi data dimana hal itu dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukan (1) Pelaksanaan Letter of Credit pada setiap bank terdapat perbedaan dalam persyaratan dokumen yakni tidak dipenuhinya persyaratan dokumen SLVK (V-legal) untuk ekspor kayu, dokumen ini diperlukan atau diwajibkan guna dokumen pelengkap sebagai pemberitahuan ekspor pada pabean. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah pemberian denda kepada nasabah terhadap kesalahan dokumen persyaratan L/C yang seharusnya dalam kebenaran suatu dokumen adalah kewajiban dari pihak bank. (2) efektifitas PBI No.5/11/2003 sebagai dasar dalam pelaksanaan L/C belum berjalan dengan baik, dibuktikan dalam pelaksanaan L/C Bank BRI selaku bank devisa pelaksana L/C lebih banyak menggunakan UCP dan ISBP sebagai dasar pelaksanaan L/C dan ketika bank BRI menentukan besaran fee dan denda. Selain itu masyarakat sebagai nasabah dan juga pelaku L/C kurang mengetahuai adanya PBI No.5/11/2003 tentang pembayaran Impor sebagai dasar hukum nasional pelaksanaan L/C di Indonesia.

Actions (login required)

View Item