ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN “SISTER PROVINCE” ANTARA PROVINSI YOGYAKARTA DENGAN PREFEKTUR KYOTO
Chanidia Ari Rahmayani, 8111413342 (2017) ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN “SISTER PROVINCE” ANTARA PROVINSI YOGYAKARTA DENGAN PREFEKTUR KYOTO. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Sister Province merupakan implementasi dari perluasan hak yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai acuannya. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto, Jepang merupakan salah satu dari sekian banyak kota/provinsi yang melakukan kerjasama yang dijalin pemerintah daerah dengan hubungan kerjasama sister province sejak tahun 1985 hingga sekarang dengan Agremeent yang dibuat kedua belah pihak sebagai sesuatu yang mengikat dalam konteks perjanjian internasional untuk menjalin kerjasama sister province. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto (2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah yuridisnormatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian sister province. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 4 faktor yang membuat provinsi Yogyakarta dengan prefektur Kyoto menjalin kerjasama, serta terdapat perbedaan dalam penyebutan perjanjian dan tidak jelasnya aturan tentang bagaimana jika kedua belah pihak bersengketa serta tidak jelasnya jangka waktu pelaksanaan sister province antara Yogyakarta dengan Kyoto. Simpulan dari penelitian ini adalah terjadi perbedaan pengucapan serta tidak jelasnya jangka waktu pelaksanaan sister province membuat susahnya penanangan jika terjadi ketidak sesuaian perjanjian dengan apa yang terjadi di lapangan, dan membingungkan bagi sebagian orang apakah perjanjian tersebut sudah berakhir aatau belum.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KB Hukum |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | Retma IF UPT Perpus |
Date Deposited: | 15 May 2019 19:09 |
Last Modified: | 15 May 2019 19:09 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/29970 |
Actions (login required)
View Item |