PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA PRINGSARI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG
AKALILI KIASATINA , 8111410076 (2017) PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR DESA PRINGSARI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pengelolaan keuangan suatu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pendapatan desa, dana transfer, dan kondisi suatu desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas : pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa yang dimaksud terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa, Transfer, pendapatan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaiman proses pengelolaan keuangan desa pringsari kecamatan pringapus?, (2) Apa kendala yang dihadapi kantor desa Pringsari Kecamatan Pringapus dalam mengelola keuangan desa?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi kantor desa Pringsari. Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan penyajian data secara deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (perangkat desa) dan dokumentasi Hasil penelitian menunjukan bahwa kantor desa Pringsari Kecamatan Pringapus telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya media informasi yang dapat diakses masyarakat mengenai realisasi pengelolaan keuangan desa serta terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola Koperasi desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Saran dari penulis ialah agar pemerintah desa Pringsari dapat lebih meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang telah berjalan dengan menyediakan sebuah media khusus agar masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu mengadakan pelatihan-pelatihan bidang teknologi dan wirausaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desa pringsari.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pengelolaan keuangan; keuangan desa; permendagri 113 tahun 2014 |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KB Hukum |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | Indah Tri Pujiati |
Date Deposited: | 15 Feb 2018 17:18 |
Last Modified: | 15 Feb 2018 17:18 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/29923 |
Actions (login required)
View Item |