Rina Tri Setiasih , 7111413036 (2017) ANALISIS KEBIJAKAN EARMARKED TAX ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN) DI PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kebijakan earmarked tax dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang meningkat, berbanding terbalik dengan kontribusinya terhadap PAD. Alokasi belanja modal (jalan, irigasi dan jaringan) mengalami peningkatan, namun dibandingkan dengan belanja daerah yang lain masih tergolong rendah. Hal ini berakibat terhadap kondisi jalan rusak yang mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perlu mengetahui peran kebijakan earmarked tax atas pajak kendaraan bermotor terhadap pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan). Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2014-2015. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui dokumentasi, studi pustaka dan mengambil data secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis. Variabel dependen yaitu pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan). Variabel independen terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor. Variabel intervening yang digunakan adalah earmarked tax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap earmarked tax. Pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan). Pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan) melalui earmarked tax. Earmarked tax memiliki pengaruh mediasi dari pajak kendaraan bermotor terhadap pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan). Namun, earmarked tax tidak memiliki pengaruh mediasi dari jumlah kendaraan bermotor terhadap pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan earmarked tax atas pajak kendaraan bermotor memiliki peran untuk meningkatkan pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan). Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari berbagai faktor.

Actions (login required)

View Item