SILVIA ANGGRAINI YUSMI , 8111412089 (2016) PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL) - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Jumlah penduduk yang meningkat berdampak pada kebutuhan lahan, seperti permukiman, industri, jasa sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian karena lahan terbatas. Penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Tegal dikarenakan adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal dan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap alih fungsi lahan pertanian yang diperuntukkan untuk perumahan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan di Kabupaten Tegal yaitu harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Kabupaten Tegal, meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia, kebutuhan ekonomi masyarakat, memenuhi syarat administratif perijinan alih fungsi lahan, alasan-alasan melakukan alih fungsi lahan, rencana alih fungsi lahan dan penggunaan tanah, memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan, meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga lahan menjadi mahal dan merangsang orang- orang untuk menjual lahan pertanian untuk menjual lahannya, dan kondisi tanah yang akan dialihfungsikan masih produktif atau tidak produktif lagi.Bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan- pertimbangan, mekanisme serta monitoring yang kemudian membuat laporan ke Bupati dan koordinasi dengan dinas yang terkait dengan lahan pangan pertanian. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tegal perlu meninjau ulang kebijakan perizinan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian terutama untuk keperluan perumahan di Kabupaten Tegal dan perlu ketegasan dalam penerapan aturan untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.Bagi masyarakat yang membangun di atas lahan yang bukan peruntukkannya seharusnya melakukan permohonan perijinan perubahan penggunaan tanah terlebih dahulu dan bagi pemohon yang telah mendapatkan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian hendaknya secara cepat direalisasikan apa yang awalnya dimohonkan dan penggunaan serta pemanfaatannya harus sesuai permohonan awal alih fungsi tersebut.

Actions (login required)

View Item