Asri Meilia Annisa , 2101412071 (2016) KESALAHAN BAHASA MAKALAH PEJABAT PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (353kB) | Preview

Abstract

Penelitian tentang kesalahan bahasa makalah pejabat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dilatari rasa ingin tahu terhadap penerapan kaidah penulisan bahasa Indonesia baku pada makalah pejabat pemerintah. Setelah dilakukan observasi, keingintahuan tersebut berubah menjadi keprihatinan terhadap penerapan kaidah penulisan bahasa Indonesia baku oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal itu, dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut (1) kesalahan ejaan, (2) kesalahan diksi, dan (3) kesalahan kalimat pada makalah Pejabat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi kesalahan ejaan, kesalahan diksi, dan kesalahan kalimat pada makalah Pejabat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan ini ditekankan kajian analisis kebahasaan yang meliputi ejaan, diksi, dan kalimat. Data pada penelitian ini meliputi penggalan kalimat yang diduga terdapat kesalahan bahasa dari sepuluh makalah/rancangan proyek perubahan Pejabat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang didapatkan dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian ini diketahui terdapat kesalahan ejaan, kesalahan diksi, dan kesalahan kalimat pada makalah Pejabat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kesalahan ejaan meliputi kesalahan penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca yang tidak sesuai dengan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan diksi yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian diksi, ketidaktegasan diksi, ketidakekonomisan diksi, dan ketidaktepatan diksi. Kesalahan kalimat yang ditemukan meliputi ketidakefektifan kalimat dan ketaksaan kalimat. Atas simpulan penelitian yang telah dikemukakan, disarankan adanya evaluasi pembelajaran dan penanaman pentingnya penerapan kaidah penulisan bahasa Indonesia baku pada pejabat pemerintah. Widyaiswara lebih memperhatikan penerapan kaidah penulisan saat proses pembimbingan. Pejabat pemerintah tidak lagi abai terhadap kaidah penulisan bahasa Indonesia baku mengingat fungsinya sebagai aparatur sipil negara.

Actions (login required)

View Item