Kiki Lestari , 3401412034 (2016) FENOMENA PEKERJA MBARON DI KALANGAN MASYARAKAT DESA HUTAN (Studi Kasus Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (640kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai fenomena pekerja mbaron di kalangan masyarakat desa hutan. Mayoritas masyarakat Tegalsari Barat bermata pencaharian sebagai petani mbaron. Mata pencaharian sebagai petani mbaron tersebut sebagai sumber perekonomian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pemanfaatan lahan yang terjadi Desa Tegalsari Barat (2) memanfaatkan baron sebagai mata pencaharian (3) relasi yang terjalin antara pekerja mbaron dengan pemerintah/mantri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Tegalsari Barat karena banyak ditemukan masyarakat yang bekerja sebagai petani mbaron. informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Tegalsari Barat yang bekerja sebagai petani mbaron. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan yaitu triangulasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori moral ekonomi petani dari James C. Scott. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tegalsari Barat bermata pencaharian sebagai petani salah satunya yaitu sebagai petani mbaron. Lahan yang digunakan oleh mayarakat Tegalsari Barat untuk aktifitas pertanian yaitu lahan kering dan lahan basah. Masyarakat Tegalsari Barat memanfaatkan baron sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baron atau hutan merupakan lahan yang dipinjamkan oleh pemerintah kepada masyarakat Tegalsari Barat bertujuan untuk merawat dan menjaga pohon jati milik pemerintah. Pemerintah memberikan kebebasan atas perolehan lahan garapan kepada petani mbaron sesuai kemampuan untuk menggarap lahannya. Sehingga dengan adanya peminjaman lahan tersebut menimbulkan adanya relasi yang terjalin antara pekerja mbaron dengan pemerintah, kemudian dengan adanya relasi ini petani mbaron juga memiliki hak kewajiban sebagai penggarp lahan, sedangkan pemerintah memiliki hak kewajiban sebagai pemilik lahan. Saran untuk petani mbaron sebaiknya lebih mengembangkan beragam bibit yang lebih bervariatif agar lebih meningkatkan penghasilan para petani mbaron. Sedangkan untuk mantri perhutani sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai inovasi pertanian kepada para petani mbaron untuk meningkatkan hasil panen dari petani mbaron.

Actions (login required)

View Item