Teguh Satyo Pambudi , 3312412012 (2016) PERAN SATPOL PP DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (801kB) | Preview

Abstract

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif. Perilaku negatif muncul akibat konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat meimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat. Satpol PP sebagai aparat yang diberi wewenang untuk menegakkan Perda tentang minuman beralkohol diharapkan mampu untuk menanggulangi efek negatif permasalahan minuman beralkohol. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, 2) Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, 3) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Satpol PP, pemilik/penjual minuman beralkohol, dan masyarakat umum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif fungsional yang terdiri dari empat kegiatan adalah 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Peran Satpol PP dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2014 Kabupaten Banyumas adalah pengendalian, pengawasan, penertiban, serta penyebaran produk hukum atau sosialisasi Perda, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik, yakni dengan adanya: (1) operasi dalwastib yaitu operasi pengendalian, pengawasan dan penertiban dengan melakukan patroli di objek-objek yang dianggap vital, (2) sosialisasi Perda yaitu sosialisasi yang melibatkan dinas-dinas terkait diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas 2) kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Satpol PP berperan sebagai tempat pengaduan masyarakat, sebagai penyelidik serta penyidik kasus, sebagai petugas yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta viii sebagai pihak yang berhak melakukan pelimpahan kasus hukum kepada kejaksaan 3) kendala yang dialami Satpol PP dalam upaya penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2014 berasal dari; (1) Kendala internal berupa; kurangnya personil dan sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan Satpol PP dan (2) kendala eksternal berupa; banyaknya pelanggar yang tetap melakukan pelanggaran walaupun sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya serta telah dilakukan pembinaan. Melalui penelitian ini disarankan: 1) Dilakukan pengagendaan khusus mengenai sosialisasi Perda sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan Satpol PP 2) Perlunya penambahan jumlah personil terutama yang berada dan ditempatkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, serta pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kinerja Satpol PP.

Actions (login required)

View Item