Rina Novianti , 3301412095 (2016) IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (649kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Setiap pelayanan publik harus memiliki Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan kejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen; sejauh mana SPM tersebut dilaksanakan; dan apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan SPM di Kantor Kecamatan Kemranjen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen(2) Pelaksanaan SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen (3) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan SPM administrasi kependudukan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen, (2) pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen, (3) Faktor penghambat pelaksanaan SPMadministrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen. Pengumpulan data penelitian ini dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen tercantum dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP). Namun, SOP yang ada belum sesuai dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 21 karena belum memuat tentang biaya, jumlah pelaksana, evaluasi kinerja pelaksana dan penangan pengaduan.(2) pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kemranjen dari segi waktu penyelesaian, peralatan dan kelengkapan, dan prosedur pelayanan sudah sesuai dengan SOP, namun dari segi kualifikasi pelaksana belum memenuhi SOP karena ada pegawai yang lulusan SMA dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diterapkan belum berjalan dengan baik karena belum memenuhi kriteria sarana prasana dan pelaksana teknis (3) faktor dari dalam yang meliputi keterbatasan jumlah pegawai, sumber daya pegawai yang belum memadai, dan keterbatasan sarana prasana serta faktor dari luar yang meliputi rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kemranjen tentang pentingnya memiliki Dokumen Kependudukan dan ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Kemranjen mengenai SOP administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen Berdasar hasil penelitian diatas, hal yang disarankan oleh peneliti adalah (1) melakukan pelatihan bagi pegawai Kecamatan yang belum berkompeten di bidangnya. (2) masyarakat berpartisipasi aktif dalam melengkapi dokumen kependudukan kependudukan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Actions (login required)

View Item