Mustofa , 3450405515 (2009) PELAKSANAAN INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH (Studi Pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAKSANAAN INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH (Studi Pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang)) - Published Version Download (585kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan daerah perlu terus didorong dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta peranan pemerintah daerah dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun antara lain dengan menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. karena adanya beberapa oknum yang melanggar peraturan daerah tersebut, yaitu berupa penarikan uang parkir yang lebih dari ketentuan yang t e l a h ditetapkan. Baik faktor internal maupun eksternal, sehingga hasil dari retribusi parkir tidak sesuai target yang akan dicapai. Perlu adanya intensifikasi agar pendapatan dari sektor parkir bisa optimal. Parkir merupakan kegiatan memangkalkan atau menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang atau barang bermotor atau tidak bermotor pada suatu tempat parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang? (2) Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang dalam melaksanakan intensifikasi retribusi parkir? (3) Bagaimana upaya Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang dala mengatasi kendala dalam melaksanakan inetnsifikasi retribusi parkir? Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang dalam melaksanakan intensifikasi retribusi parkir. (3) Untuk mengetahui upaya Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang dala mengatasi kendala dalam melaksanakan inetnsifikasi retribusi parkir. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (a) Pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang (b) Mencari tahu kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang dalam melaksanakan intensifikasi retribusi parkir (c) Dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi. Sumber data penelitian ini adalah (a) Responden yaitu petugas parkir resmi dan pengguna jasa parkir tepi jalan umum Kota Semarang. (b) Informan yaitu Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kota Semarang dan Kepala Bagian Hukum Dinas Perhubungan Kota Semarang. (c) Data Sekunder yaitu pelengkap yang terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan masalah hukum pajak dan retribusi daerah antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksana perparkiran di Kota Semarang Yaitu PERDA No.1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Untuk menganalisa data penelitian mengunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data dengan tehnik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan perparkiran sudah memenuhi peraturan daerah yang ada, pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam masyarakat, misalnya kurangnya optimalnya pengawasan retribusi parkir dan masih banyaknya petugas parkir yang tidak resmi. Dan masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dilapangan seperti adanya pungutan liar dari preman-preman setempat, kurangnya lahan parkir yang tersedia. Pengawasan terhadap pengelolaan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan melakukan operasi rutin yaitu satu minggu tiga kali agar pengelolaan perparkiran dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Dan juga kontrol dari masyarakat secara langsung apabila terjadi penyelewengan terhadap pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Semarang. Kontrol dari masyarakat berupa teguran langsung terhadap petugas parkir atau juru parkir kemudian melaporkannya kepada Dinas Perhubungan yaitu Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran. Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini bahwa pelaksana intensifikasi retribusi parkir sudah memenuhi peraturan daerah yang ada, pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam masyarakat, misalnya kurangnya optimalnya pengawasan retribusi parkir dan masih banyaknya petugas parkir yang tidak resmi. Dan masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dilapangan seperti adanya pungutan liar dari preman-preman setempat, kurangnya lahan parkir yang tersedia. Pengawasan terhadap pengelolaan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan melakukan operasi rutin yaitu satu minggu tiga kali agar pengelolaan perparkiran dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Dan juga kontrol dari masyarakat secara langsung apabila terjadi penyelewengan terhadap pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Semarang. Kontrol dari masyarakat berupa teguran langsung terhadap petugas parkir atau juru parkir kemudian melaporkannya kepada Dinas Perhubungan yaitu Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran. Masih perlu adanya penanganan yang lebih serius mengenai petugas parkir yang tidak resmi dengan jalan melakukan pengarahan kepada masyarakat. Perlu adanya peringatan dan penanganan yang lebih serius terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, bila perlu ditindak secara hukum sesuai peraturan yang berlaku sehingga peraturan daerah lebih bisa berjalan secara efektif untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item