Enny Isturiyati , 8111412072 (2016) PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGOSONGAN TANAH MELALUI MEDIASI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA PENGOSONGAN TANAH MELALUI MEDIASI) - Submitted Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dalam pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktek seringkali ditemukan hal yang sebaliknya, system peradilan yang tidakefektif (ineffective) dan tidak efisien (inefficient). Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,dalam PERMA tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata gugatan melewati proses mediasi di pengadilan apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Tanah Gatot Subroto dimana para penggugat merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum( legal standing ) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pengosongan tanah dikarenakan para penggugat mempunyai kepentingan hukum atas tanah sertifikat hak milik. Perbuatan para Tergugat yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa sepengetahuan / seijin para penggugat mendirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal di atas sebagian tanah obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana proses mediasi pada pemyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah? 2. Bagaimana kekuatan hukum pada penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara pengosongan tanah?.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Ungaran. Sumber data yang diambil dari data primer dan data sekunder.Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumen. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa meminta kepada hakim untuk dibuatkan akta perdamaian. Karena apabila akta perdamaian tersebut tidak dibuat melalui Majilis Hakim hanya berlaku sebagai akta biasa yang sifatnya hanya mengikat para pihak serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan apabila timbul persengketaan diantara para pihak yang bersengketa menyangkut isi akta perdamaian yang dibuat oleh pejabat lain atau notaris mengakibatkan para pihak dapat memintakan pembatalan akta perdamaian.

Actions (login required)

View Item