Sri Wulan Hardani , 8111412030 (2016) PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KARANGROTO BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KELURAHAN KARANGROTO KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KARANGROTO BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KELURAHAN KARANGROTO KOTA SEMARANG) - Submitted Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Perumahan merupakan suatu masalah kompleks, lahan beserta prasarananya merupakan komponen yang sangat penting dan sangat sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya lahan kota dan harganya yang sangat tinggi, di luar jangkauan masyarakat kota yang berpenghasilan rendah. Pembangunan rusunawa menjadi salah satu solusi penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun Karangroto bagi masyarakat berpenghasilan rendah?; 2) Bagaimana implikasi status hak atas tanah terhadap sistem penghunian satuan unit rumah susun Karangroto Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan proses penyediaan lahan dan untuk menambah pemahaman tentang hak atas tanah terhadap sistem penghunian satuan rumah susun Karangroto Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun Karangroto menggunakan barang milik Pemerintah kota Semarang, berupa tanah bekas tanah bengkok. Pemerintah Kota Semarang hanya berperan sebagai penghasil rumah atau provider. Hasil akhirnya adalah produk jadi atau finished produc berupa rumah susun untuk disewakan kepada masyarakat. Status Hak Atas Tanah untuk Pembangunan Rumah susun Karangroto adalah Hak Pakai atas Hak Pengelolaan, dengan jangka waktu tak terbatas dengan ketentuan selama waktu dipergunakan untuk perumahan. Status Hak Pakai berimplikasi pada sistem penghunian, maka dengan Hak Pakai atas hak pengelolaan untuk waktu yang tidak dapat diterbitkan, penghunian rumah susun mengunakan sistem sewa. Saran, penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti konsolidasi lahan, peralihan atau pelepasan hak atas lahan, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, dan pengadaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Peran Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan perumahan seharusnya lebih banyak berperan sebagai enabler atau fasilitator untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat berperan serta dalam pengadaan perumahannya.

Actions (login required)

View Item