Mirza Muhammad , 8111412004 (2016) MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN JEPARA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN JEPARA)) Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat pedagang pasar yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana model partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara dan kendala partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan menemukan kendala partisipasinya. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan menemukan kendalanya. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas atas pengendalian. Konsep dari Retribusi Pelayanan Pasar meliputi objek retribusi, pengecualian objek, subjek retribusi wajib retribusi. Sedangkan model pembentukan peraturan meliputi RIA, RegMap, Roccipi, Mapp. Pendekatan kualitatif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna danhubungan gejala bersifat interaktif. Obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. Pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal dan menekankan pada deskripsi secara alami. Kondisi geografis sosial menunjukkan bahwa persaingan ekonomi yang ketat menyebabkan orientasi masyarakat cenderung pada bagaimana upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah belum memberikan ruang bagi publik. Meskipun prosedur dalam pembentukan Perda tentang retribusi pelayanan pasar melibatkan berbagai elemen seperti perwakilan pedagang pasar, namun dalam prosesnya hanya sebatas formalitas. Model Partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Perda sudah tergolong cukup tinggi, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan perda karena belum adanya wadah untuk penyaluran aspirasi.

Actions (login required)

View Item