Mohammad Paurindra Ekasetya, 8111411230 (2015) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (4MB) | Preview

Abstract

Intensitas pembangunan yang terus meningkat, sedangkan persediaan lahan yang ada semakin terbatas. Sehingga semakin sulitnya memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan, terutama pembangunan untuk kepentingan umum. Maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersebut. Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya berupa jalan tol. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, (2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya panitia pengadaan tanah untuk menanganinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan PerPres No.36 tahun 2005 Jo. PerPres No.65 Tahun 2006 dan PerKaBPN No. 3 Tahun 2007. Kurang sesuainya pengadaan tanah tersebut mengakibatkan terjadinya kendala-kendala dalam pengadaan tanahnya. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan upayaupaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut. Simpulan dari peneliti menyebutkan bahwa, 1) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan PerPres No.36 tahun 2005 Jo. PerPres No.65 Tahun 2006 terutama dalam pemberian ganti rugi yang hanya berpedoman pada NJOP saja, bukan pada variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah dan harga pasaran, 2) Adapun kendala yang dihadapi diantaranya: jual-beli lahan secara bebas, proses waris tanpa balik nama, kepemilikan absentee, dan tidak adanya kesepakatan harga para pihak, upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah: melakukan musyawarah mufakat, mediasi, dan memberikan pemahaman mengenai fungsi sosial tanah. Saran dari penelitian ini adalah (1) Disarankan agar pemerintah daerah khususnya kantor pertanahan memberikan pemahaman mengenai perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah, (2) Disarankan agar panitia pengadaan tanah dalam menetapkan ganti rugi tidak hanya berpedoman pada NJOP, (3) Disarankan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa agar tidak menuntut ganti rugi yang terlalu tinggi.

Actions (login required)

View Item