Oche Pradana Nandika, 8111411199 (2016) PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PPATK pada tanggal 21 Januari 2015 bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka untuk mengawasi transaksi keuangan dan mengetahui rekam jejak Pegawai Negeri Sipil yang bagus dan tidak bermasalah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterlibatan PPATK dalam mengawasi transaksi keuangan menjadikan PPATK sebagai poros utama dalam mekanisme pencegahan sekaligus pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga PPATK diharapkan mampu memberikan peran yang sangat besar untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah sebagai upaya terwujudnya good governance dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan PPATK dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah sebagai upaya perwujudan good governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PPATK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta studi kepustakaan terhadap buku, dokumen dan literatur mengenai PPATK dan good governance, kemudian juga didukung dengan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil simpulan bahwa PPATK mempunyai peranan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diwujudkan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengawasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahannya. Adapun pelaksanaan dari nota kesepahaman (MoU) tersebut melingkupi pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan riset. Adapun saran dari penelitian ini adalah PPATK harus dapat lebih mengedepankan kinerja yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam mengawasi transaksi keuangan mencurigakan dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah pusat serta PPATK harus lebih intensif untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada seluruh masyarakat.

Actions (login required)

View Item