Negarawan Adhitama Putra, 8111411185 (2015) IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI WUJUD PRAKSIS PASAL 53 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 (Studi Pada PTUN Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa AAUPB Yang Baik adalah salah satu alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara selain peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan PTUN Semarang sebagai tempat mencari keadilan bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tertentu. Permasalahan yang dikaji yaitu: Implementasi AAUPB di PTUN Semarang serta bentuk Logika Hukum Hakim PTUN Semarang dalam menggunakan AAUPB dalam putusan. Landasan teori yang digunakan adalah AAUPB, Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Konsep Good Governance serta Logika Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi dokumen. Validitas data menggunakan triangluasi dengan analisis data melalui model analisis interaktif. Hasil penelitian: 1) Implementasi AAUPB dapat dilihat dalam Putusan Nomor 04//2012/PTUN-SMG serta 11/G/2012/PTUN-SMG. Di dalam dua putusan tersebut menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara tidak sesuai dengan asas kepastian hukum asas profesionalitas, serta asas kecermatan, 2) Logika hukum Majelis Hakim dalam menggunakan AAUPB juga sudah ditemukan dengan adanya pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut saat Hakim menggunakan AAUPB sebagai alat uji untuk memutus sengketa TUN. Simpulan dari penelitian ini: 1) AAUPB sudah berjalan sebagai alat uji Hakim dalam Putusan Nomor 04//2012/PTUN-SMG serta 11/G/2012/PTUNSMG, 2) Logika hukum Majelis Hakim juga sudah ditemukan pada bagian pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut. Saran dari peneliti: 1) Agar AAUPB selalu berdampingan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai alat uji Hakim dalam memutus sengketa TUN, 2) Logika Hukum Majelis Hakim dalam menggunakan AAUPB diharapkan selalu disebutkan secara jelas dalam suatu putusan.

Actions (login required)

View Item