Sigit Riono, 8111411115 (2015) HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (STUDI SOCIO-LEGAL DALAM KASUS AHMADIYAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (987kB) | Preview

Abstract

Konflik antar golongan begitu mudah terjadi dengan adanya pengakuan dari anggota Ahmadiyah yang mengaku dirinya Islam. Padahal lembaga Agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah non muslim (Fatwa MUI, 2005). Hal inilah yang menjadi pertentangan banyak kalangan, khususnya bagi kelompok yang berbasis Islam. Sebagai contoh konflik yang terjadi di Cikeusik Pandeglang Banten dan Madura serta di Monas Jakarta. Tidak terlepas dari kelompok aliran Ahmadiyah membuat hal ini menimbulkan efek keresahan tentunya bagi masyarakat luas. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama di Indonesia dalam peraturan hak asasi manusia secara hukum pada kelompok Ahmadiyah dan Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi konflik horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Konsep, teori dalam dalam skripsi ini menggunakan Teori hak kodrati perspektif Jhon Locke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer data sekunder. Teknik pengambilan data: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Validitas data menggunakan triangulasi dengan analisis data melalui interactif analysis model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan beragama yang dialami kelompok Ahmadiyah jika dilihat dari seluruh regulasi yang ada maka (De Jure) Ahmadiyah berhak meyakini dan melakukan kegiatan keagamaan yang diyakini. Berbeda dengan realita di kehidupan sehari-hari, kelompok Ahmadiyah masih mendapat ancaman, tekanan, dan aksi penolakan dari kaum intoleran. Secara De Facto kelompok Ahmadiyah belum merdeka dalam memeluk keyakinannya. Langkah yang tepat untuk mengurangi adanya aksi penyerangan dan konflik yang terjadi dengan cara melakukan musyawarah pada tingkat kelurahan dan kecamatan bahkan pada tingkat dibawahnya. Harus adanya langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum jika terjadi lagi aksi kekerasan dan konflik antar umat beragama yang didasari perbedaan keyakinan.

Actions (login required)

View Item