Dyah Sasmi Purnani , 3111411003 (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN TEGAL PADA MASA ORDE BARU SAMPAI REFORMASI (1970-2014. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal dari tahun 1974-2011 sebesar 52,172%. Untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah penduduk, dilaksanakanlah program Keluarga Berencana yang dimulai pada tahun 1970. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji (1) Sejarah perkembangan KB di Kabupaten Tegal; (2) Implementasi Kebijakan KB di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014); (3) Pengaruh Kebijakan Keluarga Berencana terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahap yaitu : (1) Menentukan topik; (2) Heuristik, (3) Kritik sumber atau verifikasi; (4) Interpretasi; (5) Historiografi. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua yaitu ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal. Teknik pengambilan sumber dilakukan melalui beberapa cara yaitu : wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) pertama kali masuk di Kabupaten Tegal pada tahun 1970. Lembaga yang mengkoordinasi Program KB bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Pada awalnya BKKBN Kota dan Kabupaten Tegal bergedung dalam satu kantor yang bertempat di Kota Tegal. Pada tahun 1981 BKKBN Kabupaten Tegal membangun gedung kantor sendiri di Slawi. Kebijakan-kebijakan atau program-program KB dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan programnya BKKN Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa mitra kerja baik yang berstatus negeri maupun swasta seperti : Dinkes, Puskesmas, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Kodim 0712/ Tegal, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Setelah berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki wewenangan untuk membuat kebijakan KB sendiri. Berlakunya UU tentang Otonomi Daerah membuat nama lembaga di Kabupaten Tegal berbeda dengan kabupaten/kota yang lainnya. Saran, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang mengatur tentang ketenagakerjaan di BPPKB Kabupaten Tegal supaya ada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh KB (PLKB) di Kabupaten Tegal.

Actions (login required)

View Item