HENDRA MUTTAQIN, 8111411281 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF ( PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA SEMARANG) - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, terdapat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu penyuplai produk pangan yaitu pangan industri rumah tangga. Sebagai pelaku usaha pangan, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk mencantumkan label pangan yang sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK pada kemasan pangan hasil produksinya. Label pangan sangat penting untuk dicantumkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian dilakukan di BBPOM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produk P-IRT di Kota Semarang sebagian besar masih ditemukan pelanggaran ketentuan pelabelan menurut Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) Dalam pengawasannya, Pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT, padahal yang seharusnya Pemerintah menerapkan sanksi sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1) pelaku usaha sebagian besar tidak mengimplementasikan Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) pengawasan Pemerintah terhadap produk P-IRT belum diterapkan secara maksimal. Saran ya ng penulis berikan yaitu Pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal dengan menerapkan sanksi sesuai Pasal 47 ayat 2 PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan terhadap P-IRT yang tidak berlabel dan pelaku usaha harus mencantumkan label sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK dan mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan.

Actions (login required)

View Item