PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAM (STUDI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA)


Ananta Refka Nanda , 8111411091 (2015) PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAM (STUDI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN  DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAM (STUDI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA)]
Preview
PDF (PELAKSANAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (PKMS) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAM (STUDI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA)) - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar dari manusia itu sendiri yang telah dilindungi kepastian untuk mendapatkan pelayanan dan jaminan sosial dibidang kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan DUHAM yang menjadi prinsip dasar Negara-negara untuk melindungi HAM, di Indonesia sendiri hak untuk memproleh kesehatan telah tercantum di Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan di UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga mengatur tentang pemenuhan hak konstitusioanal tersebut. Pemerintah Kota Surakarta membuat program PKMS merupakan terobosan yang sangat tepat guna meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Surakarta yang belum tertampung dalam program jaminan kesehatan manapun. Hal ini dimaksudkan untuk menampung masyarakat agar dapat ditampung dalam jaminan kesehatan. Dalam pelaksanaannya program PKMS nantinya akan ditinjau dari prespektif HAM. Tinjauan pustaka yang dipakai adalah menggunakan teori Prinsip pokok HAM, Hak atas pelayanan kesehatan, Hak konstitusional warga negara dan Pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan fokus penelitian di Dinas Kesehatan dan DPRD Kota Surakarta. Hasil Penelitian menunjukan: (1) Implementasi programPKMS sebagai upaya pemenuhan hak konstitusioanal warga negara di bidang pelayanan kesehatan di Kota Surakarta sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan melaluai pembagian dua jenis kartu PKMS yaitu : Gold Card yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan Silver Card yang diperuntukan bagi masyarakat Kota Surakarta yang memiliki KTP, Kartu Keluarga Kota Surakarta. 2) Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan PKMS melakukan Soasialisasi yang lebih genjar dan terus melakukan pembaharuan data calon penerima kartu PKMS serta terus melakukan evaluasi kinerja. Adapun saran dari penelitian ini adalah data calon penerima PKMS terus diperbaharui, memberikan sosialisasi yang masif serta merata untuk masyarakat Kota Surakarta dan ditingkatkannya koordinasi antar dinas terkait.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Implementasi,PKMS, HAM, Hak Konstitusional
Subjects: K Law > K Law (General)
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: Hapsoro Adi Perpus
Date Deposited: 20 Jan 2016 12:28
Last Modified: 20 Jan 2016 12:28
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/23024

Actions (login required)

View Item View Item