Eko Adi Saputro, 7211411102 (2015) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan regulasi baru yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dibutuhkan sebuah sistem pengendalian intern yang mampu mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian APBD, dan kelemahan pengendalian intern. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: adakah pengaruh Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Tengah yang berjumlah 104 sampel. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Ukuran, PAD, Kompleksitas, Belanja Modal, dan Kelemahan Pengendalian Intern. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh melalui pengujian parsial yang menunjukkan bahwa Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Pengujian simultan menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi secara simultan sebesar 0.4% Kelemahan Pengendalian Intern dipengaruhi oleh Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal, sisanya 99,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di Indonesia dalam menjalankan mekanisme pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tercipta suatu pemerintahan yang baik dan tercapainya tujuan otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item