PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Pulau Jawa tahun 2013)


Candra Maulana, 7211411105 (2015) PENGARUH KARAKTERISTIK, KOMPLEKSITAS PEMERINTAHAN DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Pulau Jawa tahun 2013). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[thumbnail of 7211411105-s.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih, pemerintah daerah wajib membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disertai dengan pengungkapan. Kehadiran Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan adanya pengungkapan item-item tertentu dalam LKPD yang sesuai dengan SAP. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah, kompleksitas pemerintah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2013. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 78 sampel dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2013 dan data dari BPS tahun 2013. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Ukuran Pemda, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif, Temuan Audit dan Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pengujian asumsi klasik lalu dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 21. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemda dan jumlah legislatif berpengaruh positif, intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Sedangkan kemandirian daerah, jumlah SKPD dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Pengujian simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh intergovernmental revenue yang secara langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sebaiknya pemerintah pusat lebih memperhatikan pengawasan terhadap penggunaan dana transfer supaya dapat lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Local Government as the party running the government, development, and community service are required to bring transparency and accountability to the financial management in order to create a clean government, the local government shall make a report on Local Government Finance accompanied by disclosure. The presence of the Government Accounting Standards requires a disclosure of certain items in LKPD in accordance with SAP. The purpose of this study was to determine the influence of the characteristics of the government, the complexity of government, and audit findings on the level of disclosure LKPD Districk / City on the island of Java in 2013. The population in this study is the District / City in Java. This study used purposive sampling with 78 samples of reports the results of BPK-RI in 2013 and BPS in 2013. Variables that were examined in this study are: Size of Local Government, Intergovernmental Revenue, Regional Financial Independence, Total SKPDs, Number Legislative, Audit Findings and Level Mandatory Disclosure LKPD. Source of data used is secondary data, and data collection is done by using the method of documentation. Analyzer used in this research is multiple linear regression. The data have been collected and analyzed by the classical assumption test the hypothesis testing by means of SPSS 21. Based on the results of this study concluded that in partial government size and the number of positive influence legislative, intergovernmental revenue and a significant negative effect on the level of disclosure required LKPD. While the independence of the region, the number of SKPD and audit findings did not significantly influence the level of disclosure required LKPD. Simultaneous testing showed significant relationship between independent and dependent variables. Advice can be given in this research is to see the different phenomenon from the influence of intergovernmental revenue directly negative effect on the level of disclosure required LKPD, the central government should pay more attention to the supervision of the use of transfer funds in order to further improve good governance.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Ukuran Pemda, Kemandirian Daerah, Intergovernmental Revenue, Jumlah SKPD, Jumlah Legislatif, Temuan Audit dan Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. Size of Local Government, Intergovernmental Revenue, Regional Financial Independence, Total SKPDs, Number Legislative Audit Findings and Mandatory Disclosure Level LKPD.
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Fakultas: Fakultas Ekonomi > Akuntansi, S1
Depositing User: cahyo fajar unnes
Date Deposited: 13 Nov 2015 23:27
Last Modified: 13 Nov 2015 23:27
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/22414

Actions (login required)

View Item View Item