Yulia Pangastuti, 7111411015 (2015) ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009-2013. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Kondisi pembangunan SDMdi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan peringkat sehingga menduduki peringkat ke-4 di Pulau Jawa dan tergolong pada kategori medium human developmentsecara nasional (BPS, 2014). Pembangunan SDM diproxy dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan publik yang seharusnya dapat mengoptimalkan kualitas dari kepadatan pendudukdalammeningkatkan kondisi pembangunan SDMdi Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikanterhadap IPM di Provinsi Jawa Tengahpada tahun 2009-2013; (2) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintahbidang kesehatanterhadap IPM di Provinsi Jawa Tengahpada tahun 2009-2013; (3) menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadapIPMdi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013.Penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan metode Generalized Least Square(GLS). Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikandan pengeluaran pemerintahbidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikanterhadapIPM di Provinsi Jawa Tengah.Sedangkan variabel kepadatan penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM di Provinsi Jawa Tengah.Saran peneliti ditujukankepada pemerintah daerah yaitupemerataan pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui peningkatan softskill serta beasiswa pendidikan khususnya pada masyarakat miskin, pemenuhan standar minimal proporsi bidang kesehatan yang ditetapkan UU.No.36 tahun 2009 sebesar 10%dari total APBD, adanya evaluasiberkala dan merata dari program pengendalian penduduk serta meningkatkan akses dan kualitas program KB secara lebih tepat sasaran. Untuk penelitian lebih lanjut, dibutuhkan analisis mengenai efektivitas anggaran dari program pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan SDM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item