Dwi Sriyadi , 8150408151 (2015) STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Ketentuan pewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik yaitu Hukum Waris Perdata, Waris Islam dan Waris Adat. Hal ini berpengaruh pada pencari keadilan khususnya terkait dengan kedudukan yang sama dimata hukum. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin diakui dan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan umdang- undang dan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu KUHPer serta KHI dan data sekunder berupa jurnal, dokumen dan bahan pustaka lainya. Instrumen pengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil: Pertama, pengakuan anak luar kawin telah jelas diatur dalam KUHPer pasal 272, 275, 281, 282, 284, 285 dan pasal 286 dari pengakuan tersebut maka timbulah hubungan perdata antara anak luar kawin diakui dengan orang tua yang mengakuinya seperti dijelaskan di KUHPer pasal 280, 5a, 39, 47, 328, 298 dan pasal 306. Dalam KHI sendiri anak luar kawin diatur dalam pasal 100, 186, dan pasal 20. Anak luar kawin dari pernikahan siri bisa disahkan melalui itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI, sedangkan anak luar kawin dari hubungan zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedua, ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUHPer diatur dalam pasal 863, 916, dan pasal 865 sehingga jelas bagian yang akan diterima. Dalam KHI anak yang lahir karena pernikahan siri dan mendapatkan itsbat bisa menerima hak warisnya seperti anak sah, sedangkan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin KHI pasal 186 bahwa anak luar kawin hanya memperoleh hak mewarisnya dari ibunya dan kerabat ibunya saja sedangkan apabila ayahnya ingin memberikan warisan kepadanya maka dengan cara wasiat yang diatur dalam KHI pasal 209. Kesimpulan, bahwa anak luar kawin diakui telah jelas diatur dalam KUHPer, tetapi dalam KHI kurang jelas dan kurang terperinci tentang nasib anak luar kawin. Saran, bagi generasi muda untuk berhati- hati dalam menjalin pergaulan, dan untuk lembaga pemerintah lebih mengawasi tentang undang- undang pornografi dan pornoaksi karena pornografi dan pornoaksi tersebut dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia.

Actions (login required)

View Item