Vera Ayu Riandini, 8111411319 (2015) LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN KREDITUR BANK PEMERINTAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SEMARANG. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan atas dasar adanya permohonan dari pihak kreditur kepada KPKNL karena debitur tidak memenuhi somasi yang diberikan oleh kreditur sehingga kreditur berhak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan pada perjanjian antara pihak kreditur dan debitur yaitu dengan objek Hak Tanggungan. Oleh karena itu peneliti melakukan kajian yuridis terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan rumusan masalah (1)Bagaimana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Pemerintah KPKNL Semarang? (2)Hambatan apa yang terjadi pada KPKNL Semarang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta studi pustaka. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. Wawancara berada di 3 Instansi yaitu KPKNL Semarang, PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Patimura dan PT. BNI (Persero) Tbk. Kanwil Semarang. Pada dewasa ini kasus yang marak terjadi adalah lelang eksekusi hak tanggungan dengan jaminan macet dengan penyelesaian melalui Parate Eksekusi di KPKNL. Parate Eksekusi di KPKNL memiliki beberapa kelebihan yakni lelang bersifat terbuka untuk umum dipimpin oleh pejabat KPKNL yang independen, pelaksanaan lelang yang dipimpin dan/atau dilaksanakan serta disaksikan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, pelaksanaan lelang selalu dengan pengumuman lelang, harga-harga yang wajar karena sistem pelelangan bersifat kompetitif dan transparan dengan adanya penilaian oleh independent appraisere dan pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang menghasilkan akta otentik yang disebut Risalah Lelang. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi terdapat beberapa hambatan yang seringkali terjadi yaitu tidak ada peserta lelang, obyek tidak laku, pengosongan tanah dan adanya gugatan pihak ketiga. Dalam hal ini lelang eksekusi hak tanggungan pada Bank Pemerintah oleh KPKNL Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang meskipun terdapat beberapa hambatan yang seringkali terjadi, oleh karena itu peneliti memberikan saran sebaiknya Bank Pemerintah lebih teliti dalam memberikan fasilitas kredit agar meminimalisir adanya kredit macet sedangkan bagi KPKNL harus melakukan peninjauan ulang terhadap Debitur sebelum dilakukannya pelaksanaan lelang eksekusi agar menghindari adanya gugatan pihak ketiga dan permasalahan lainnya.

Actions (login required)

View Item