Muhammad Rizo Khalig , 8111411301 (2015) BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATANDALAM PROSES PERADILAN PIDANA(STUDI WILAYAH HUKUM SEMARANG). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (831kB) | Preview

Abstract

Kehidupan dalam bermasyarakat sering terjadi tindakan kriminal. Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Pemberdayaan korban tindak pidana dalam peradilan pidana dihadapkan pada problem yang mendasar, yakni eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam peradilan pidana itu sendiri. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh korban. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban. Berdasarkan Latar belakang tersebut muncul beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada korban kejahatan? (2) Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan Lembaga Bantuan Hukum bagi korban? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang diambil pleh penulis adalah di LBH APIK Semarang, LBH Mawar Saron, LRCKJHAM, PERADI (PBH) Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: Data Primer (informan) dan Data Sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian proses pemberian bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan secara umum mengikuti ketentuan perundangundangan, seperti yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Dalam proses peradilan pidana pendampingan yang dilakukan dimulai pada saat korban mulai melaporan perkara ke kepolisian hingga perkara tersebut dijatuhi putusan di pengadilan. Pengawalan perkara untuk memastikan tidak terjadinya pencideraan hak-hak korban dalam proses bergulirnya perkara tersebut. Selain itu pengawalan perkara yang dilakukan juga bertujuan untuk mengawasi kinerja penegak hukum dalam pelaksanaan perkara tidak mengesampingkan korban. Pengetahuan guna mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama. Dengan demikian diharapkan pertama RUU KUHP dan RUU KUHAP dapat lebih memperhatikan dan mementingkan posisi korban. Kedua kiranya penegak hukum dapat lebih memahami dan mengerti akan posisi korban, sehingga dalam melakukan pelayanan hukum dapat lebih maksimal dan tidak melakukan pencideraan atas hak-hak korban.Ketiga kiranya korban tidak ragu-ragu maupun takut untuk melapor dan mencari keadilan apabila rasa keadilannya terciderai oleh sebuah tindak kejahatan.

Actions (login required)

View Item