Erwin Syahruddin , 8111411190 (2015) PELAKSANAAN PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BKD DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Kurangnya disiplin kerja yang baik, memaksa suatu negara mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan di bidang kepegawaian. Secara garis besar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bekerja dalam manajemen kepegawaian di suatu daerah mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bersama Walikota. Peranan BKD dalam melakukan pembinaan disiplin PNS di Pemerintahan Kota Semarang sudah terlaksana secara optimal akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan disiplin PNS. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah (1) Mengetahui pelaksanaan peran BKD dalam melakukan pembinaan disiplin PNS di Pemerintahan Kota Semarang.(2) Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi BKD Kota Semarang dalam penegakan disiplin PNS di Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (kepustakaan) kemudian dilanjutkan ke data primer (observasi lapangan) dalam perolehan datanya. Jadi, penelitian ini menggabungkan antara peraturan perundang- undangan, buku-buku ilmiah dan kajian internet yang berkaitan tentang pelaksanaan BKD Kota Semarang dalam penegakan disiplin PNS serta observasi langsung yang dilakukan di lapangan. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan multi metode, yaitu dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa (1) BKD telah melaksanakan penegakan disiplin PNS dengan optimal. Hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi tentang disiplin PNS, inspeksi mendadak diberbagai instansi, menyediakan ruang konseling psikologi bagi PNS yang mengalami masalah serta penindakan apabila ditemukan dugaan pelangaran disiplin PNS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BKD Kota Semarang, dari Subbid Disiplin Pegawai dan pendapat para informan, pembinaan disiplin yang dilakukan oleh BKD sudah terdapat kesesuaian atara teori (apa yang tercantum di peraturan perundang-undangan) dan praktek.(2) Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan penegakan disiplin PNS yang dilakukan BKD Kota Semarang, hal itu karena belum adanya kesadaran yang kuat akan pentingnya pengawasan melekat oleh pimpinan dan staf, serta kurangnya sarana pra sarana (tempat) yang kurang memadai dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelangaran disiplin PNS.

Actions (login required)

View Item