Galuh Faradhilah Yuni Astuti , 8111411121 (2015) RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Pada Suku Tengger Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (977kB) | Preview

Abstract

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia akan selalu menarik untuk dijadikan kajian, selain karena pembaharuan Hukum Pidana sudah dilakukan sejak lama oleh pakar hukum pidana terdahulu, pembaharuan Hukum Pidana juga perlu dilakukan untuk mengganti produk perundang-undangan warisan zaman Belanda dengan peraturan perundangan yang sesuai dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia. Komponen dari pembaharuan Hukum Pidana tersebut dapat diperoleh dari kontribusi Hukum Pidana Adat. Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisa, dan bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus penelitian pada masyarakat adat Suku Tengger Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun sudah relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia karena sesuai dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia, sesuai dengan Sila ke empat Pancasila sebagai dasar negara, dan tentunya dipengaruhi dengan adanya ide keseimbangan Hukum Pidana, teori sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat serta perluasan asas legalitas. Masyarakat Adat Suku Tengger menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana yang terjadi pada daerah mereka, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib ketika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian diharapkan para pakar hukum maupun aktivis hukum pidana lebih giat lagi menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya Hukum Pidana Adat, juga hukum dalam masyarakat khususnya mediasi penal digunakan sebagai alternatif pertama dalam penyelesaian perkara atau tindak pidana

Actions (login required)

View Item