Mutia Silvia Rose , 8111411109 (2015) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN LABEL BATIK PEKALONGAN. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (984kB) | Preview

Abstract

Partisipasi Masyarakat adalah perwujudan dari masyarakat di dalam negara demokrasi, dimana pemerintahan yang di dasarkan kepada rakyat merupakan tujuan utama kehidupan berpolitik, baik dalam kebijakan maupun dalam tujuan pemerintahan. Perda Label Batik Pekalongan merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap. Tujuan dibentuknya Perda tersebut adalah agar masyarakat dan konsumen Batik Pekalongan tidak dirugikan akibat dari salah dalam membedakan jenis batik. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan partisipasi masyarakat pengusaha batik kelas atas, menengah dan bawah dalam pembentukan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan di Kota Pekalongan dan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap karakteristik Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam metode ini data primer diperoleh langsung dari informan yakni, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, Anggota DPRD Kota Pekalongan , Disperindagkop Kota Pekalongan, Pengusaha dan pengrajin Batik Kota Pekalongan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, maupun bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang penggunaan label batik Pekalongan masih bersifat elitis, karena yang mendominasi mengikuti public hearing hanya pengusaha kelas atas yaitu seseorang atau kelompok orang yang memproduksi seni batik dalam bentuk tulis, cap dan kombinasi dalam jumlah besar, sudah mempunyai nama merek yang terkenal, dan pemasarannya sudah sangat luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda tentang label batik pekalongan yang masih bersifat elitis dapat berpengaruh pada karakteristik produk hukum yang di hasilkan yaitu lebih menguntungkan pengusaha batik kelas atas, karena dalam pembuatan label batik Pekalongan merugikan dalam segi ekonomis bagi pengusaha kelas menengah dan bawah. x Simpulan dari penelitian ini, adalah partisipasi masyarakat masih bersifat elitis karena pengusaha kelas atas lebih mendominasi public hearing dalam penyusunan peraturan daerah dan partisipasi masyarakat yang bersifat elitis berpengaruh pada karakteristik produk hukum yang dihasilkan.Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan lebih memperhatikan peserta public hearing masyarakat di harapkan ikut berperan aktif dalam kebijakan publik, dan pemerintah di harapkan lebih optimal dalam melakukan sosialisasi agar tidak ada salah paham anatara masayarakat dengan pemerintah

Actions (login required)

View Item