Farida Nur Hidayah , 8111411092 (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIADI LUAR NEGERI KORBAN EXPLOITATION RAPE. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum.Banyaknya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai masalah, seperti sering menjadi korban exploitation rape, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara Indonesia maupun negara penerima TKI bekerja belum maksimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanaperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban exploitation rape pada saat ini ?, faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban exploitation rape ? danbagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban exploitation rape pada masa yang akan datang ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka danwawancara.Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan dataprimer.Dengan fokus penelitian, mengkaji sumber hukum yang dapat di terapkan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia korban exploitation rape pada saat ini masih sebatas pemenuhan hak – hak korban saja yang bekerja secara legal, tidak untuk TKW yang bekerja illegal.Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 belum efektif dalam penerapannya. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri yang menjadi korban exploitation rape,adanyaperbedaan sistem hukum yang mengharuskan pemerintah Indonesia tunduk pada hukum negara penerima TKI. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang menjadi korban exploitation rape pada masa yang akan datang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan negara penerima TKI yang sudah memuat unsur perlindungan terhadap TKI. Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih kurang maksimal dikarenakan perbedaan sistem hukum dan dari pihak korban sendiri dalam perlindungan terhadapnya.Upaya perlindungan kedepan melalui hubungan diplomatik. Diharapkan adanya pengawasan, pelatihan dan sinergi kerja sama dari semua pihak untuk perlindungan terhadap TKW

Actions (login required)

View Item