Elfrida Sari Sitio , 8111411082 (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN LAHAN UNTUK PEMAKAMAN DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemakaman tidak hanya tempat untuk menanamkan mayat, tetapi juga memberikan fungsi sebagai tempat berziarah bagi penduduk yang masih hidup dan bagi kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan. Kondisi permakaman yang ada sekarang rata-rata hampir penuh, bahkan sudah ada yang overload, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait dengan Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman di Kota Semarang dan Hambatan yang menyebabkan TPU Ngadirejo, TPU Palir dan TPU Jabungan belum dapat difungsikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Penyediaan Lahan Untuk Pemakaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi dan pendapat para sarjana hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan atau dokumen berupa perundang-undangan tertulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa bentuk implementasi penyediaan lahan untuk pemakaman Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 khususnya Pasal 6 dan Pasal 10 belum berjalan sebagaimana telah diatur dalam perda tersebut. Pada Pasal 6 ayat (2) huruf (b) tidak menggunakan lahan subur, namun pemerintah masih menggunakan lahan subur dengan alasan bahwa sulit untuk mencari lahan tidak subur. Pada Pasal 10 ayat (2) pengusaha/pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas sosial/umum yang berbentuk pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan, dalam pelaksanaannya belum semua pengembang mau menyediakan lahan sebesar minimal 2% untuk dijadikan lahan pemakaman. Dari sebelas (11) pengembang yang telah menyerahkan PSU hanya tiga (3) pengembang yang menyediakan lahan untuk pemakaman. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 khususnya Pasal 6 dan Pasal 10 belum berjalan dengan baik sehingga penulis menyarankan terhadap pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam menegakkan tindak pidana yang telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 dan untuk pengembang agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota sebelum mendirikan bangunan.

Actions (login required)

View Item