Akhmad Zakky Rusdianto , 8111411072 (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa Berlakunya Undang-undang Desa menjadikan sistem atau mekanisme pengelolaan tanah bengkok berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung menimbulkan beberapa kesalahpahaman dalam pengelolaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1)Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa? 2)Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah bengkoksebagai tanah aset desa setempat 3)Bagaimana dampak pengelolaan tanah bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang? Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan responden maupun informan, observasi/pengamatan secara langsung di lapangan, dokumentasi, serta kuisioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sampai sekarang masih dikelola untuk kompensasi gaji Aparatur pemerintah desa saja meskipun di dalam ADD sudah dianggarkan gaji untuk mereka. Faktor yang mempengaruhinya yakni faktor intern dan ekstern diantaranya keegoisan, minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM dalam pemerintah desa yang masih terlihat rendah dan Konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang Desa belum maksimal. Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan seperti ini aja, hanya dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan, padahal negara sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk itu. Simpulan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah desa masih bersikukuh bahwa tanah bengkok akan tetap menjadi hak mereka meskipun ADD telah dicairkan. Selain akan muncul banyak kontra dari masyarakat, hal ini juga dianggap akan menyalahi Undang-undang apabila sudah ada Undang-undang turunan untuk mejalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tentang pengelolaan tanah bengkok ini. Saran dari penulis yakni selain melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan undang-undang desa, pemerintah dapat menarik tanah bengkok sebesar 35% tiap tahunnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam jangka 3 tahun Tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak kepentingan masyarakat desa secara umum.

Actions (login required)

View Item