Sellvi Dwi Ardiany , 8111411027 (2015) KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA PENUANGAN IDE INDIVIDUALISASI PIDANA (Studi Terhadap Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (760kB) | Preview

Abstract

Pemidanaan menjadi salah satu masalah dari 3 masalah pokok dalam hukum pidna. Dimana dalam pemidanaan harus mencakup mengenai aspek perlindungan masyarakat serta perlindungan terhadap pelaku. saat ini pemidanaan yang paling banyak digunakan ialah pidana perampasan kemerdekaan yang sampai saat ini masih menjadi primadona. Padahal apabila kita lihat begitu banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan dengan adanya pemidanaan perampasasan kemerdekaan terutama terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan adanya banyak kritik terhadap pidana penjara maka dalam Rancangan KUHP Tahun 2012 memasukkan formulasi pidana kerja sosial sebagai bentuk penerapam ide individualisasi pidana yang dijadikan pidana pokok sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dari latar belakang tersebut terdapat 2 permasalahan pokok, yaitu penerapan ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif dan penerapan ide individualisasi pidana tentang pidana kerja sosial dalam hukum pidana yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif melaui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan datan yang digunakan , yaitu study pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana positif tidak ada, namun terdapat hukum pidana positif yang mempunyai roh atau nafas dari pidana kerja sosial. Kemudian penerapan ide individualisasi pidana tentang pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana yang akan datang sudah ada dan dirumuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2012, dimana pidana kerja sosial dijadikan sebaga pidana pokok yang digunakan sebgai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Dengan adanya berbagai pengalaman keberhasilan negara-negara lain yang telah menerapkan pidana kerja sosial maka sangat tepat pidana kerja sosial diformulasikan kedalam hukum pidana yang akan datang dan harus memperhatikan hal-hal yang perlu diadopsi agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia.

Actions (login required)

View Item