IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.5/MENHUT-II/2010 TENTANG STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP KINERJA POLISI KEHUTANAN (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah)

Aji Ayu Purwatiningsih , 8111411015 (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.5/MENHUT-II/2010 TENTANG STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP KINERJA POLISI KEHUTANAN (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (2511Kb)

    Abstract

    Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi pemanfaatannya, Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Aparat kehutanan khususnya polisi kehutanan yang bertindak sebagai ujung tombak harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan. Dalam pelaksanaan tugas Polisi kehutanan juga di lengkapi dengan peralatan polisi kehutanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Standar Peralatan Polisi Kehutanan di BKSDA Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 dan dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan BKSDA Jawa Tengah, penelitian ini menggunakan metode/penelitian yuridis sosiologis yakini menggunakan hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Penelitian ini menunjukan bahwa standar peralatan polisi kehutanan di BKSDA Jawa Tengah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan karena jumlah sarana dan prasarana masih belum mencukupi, belum ada perubahan terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan belum diperbaiki serta penempatan sarana dan prasarana tidak disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Dampak dari Implementasi Peraturan Polisi Kehutanan Nomor : P.5/Menhut- II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di BKSDA Jawa Tengah tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya polisi kehutanan karena belum tercukupinya peralatan mengalami kerusakan kendala lainnya antara jumlah kawasan hutan konservsai dengan jumlah personil polisi kehutanan masih belum seimbangan.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Polisi Kuhutanan, BKSDA, sarana dan prasarana, peralatan polisi kehutanan
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    K Law > K Law (General)
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: rizqi mulyantara unnes
    Date Deposited: 12 Nov 2015 19:25
    Last Modified: 12 Nov 2015 19:25

    Actions (login required)

    View Item