Rensius Raimondo Simamora , 8111410227 (2015) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) DALAM MEWUJUDKAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 YANG JUJUR DAN ADIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PANWASLU KOTA SEMARANG). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

Preview

PDF - Published Version Download (741kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah salah satu wujud demokrasi bagi negara Indonesia, Pemilihan umum ini sudah menjadi sebuah ketatapan di Negara Indonesia untuk memilih pemimpin negara, pemilihan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana seluruh warga masyarakat dapat memberikan partisipati dalam bentuk hak suara kepada salah satu calon. Dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai salah satu penyelenggara pemilu, masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi sebelum atau disaat dilakukannya pemilihan umum. Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 masih ditemukannya pelanggaran seperti money politic, penggelembungan suara, dan pemilih siluman. Masalah yang diangkat penulis adalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil ? dan 2) Bagaimana hambatan- hambatan pelaksanaan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam rangka mewujudkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang jujur dan adil? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah sosiologis yuridis dengan metode pendekatan adalah wawancara, pengamatan, dan penelaah dokumen. Sumber pengumpulan data adalah berupa data primer yaitu sumber data dari responden dan informan dan data sekunder yaitu studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan kinerja panitia pengawas pemilu (Panwaslu) belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan masih banyaknya batasan-batasan oleh undang-undang terkait dengan tugas dan wewenang Panwaslu. Contohnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang tidak adanya pengaturan money politic yang terjadi dimasa tenang. Dan masih banyaknya masyarakat yang kurang memberikan partisipati dalam pemilihan umum. 2) Dalam melaksanaan pengawasan pemilihan umum Panwaslu masih banyak mengalami hambatan baik dalam hambatan internal salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan hambatan eksternal salah satunya adalah masih kurangnnya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk Panitia Panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan umum. 1) Sebelum diadakannya Pemilihan Umum perlu diberikan bimbingan yang lebih maksimal kepada seluruh jajaran anggotaPanwaslu 2) Seluruh hambatan yang dialami oleh Panwaslusebelum dan disaat pemilihan umum, harus secepatnya diketahui oleh Bawaslu untuk ditindak lanjuti untuk mencari solusinya.

Actions (login required)

View Item