Bakhtiar Dwiky Damara , 8111410178 (2015) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Fenomena kasus "sertipikat ganda", menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kep astian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) f aktor - faktor apa saja yang menyebabkan diterbitkannya sertipikat ganda hak atas tanah? , (2) b agaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tersebut ? . Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis . Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik peng umpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penilitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitat if . Hasil penelitian ini yaitu (1) Adanya sertipikat ganda disebabkan oleh (a) f aktor da ri kantor pertanahan berupa t idak teliti da n tidak cermat dalam mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan pemetaan batas - batas bidang kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan Ser t ipikat obyek sengketa dan K antor Pertanahan tidak melakukan penelitian atau melihat gambar peta pendaftaran tana h yang dimiliki . (b) Faktor dari Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah yaitu para pemilik tanah tidak memberikan patok - patok batas bidang tanah yang dikuasainya seperti yang diatur dalam PP RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (3), sehingga menimbulkan kasus pengu asaan tanah secara tumpang tindih/sertipikat ganda. (2) Perlindungan hukum terhadap p ara pemegang hak yaitu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2 ) UUPA, bahwa surat - surat tanda bukti hak berlaku se bagai alat pembuktian yang kuat. Kedua, Pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertipikat tanah tersebut karena menganut sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif (tidak mutlak) yang mengandung unsur positif. Saran penelitian ini yaitu (1) hendaknya pejabat Kantor Pertanahan lebih teliti, cermat dan seksama terutama pada saat melakukan p engukuran dan pemetaan

Actions (login required)

View Item