PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)


Muhamad Abdun Nasir , 8111410057 (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG .

[thumbnail of 8111410057-s.pdf]
Preview
PDF - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

ix kebudayaan, dan merencanakan pelaksanaan perbaikan tata ruang Situs Candi Ngempon pada tahun 2015. Cagar Budaya merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa. Di Kabupaten Semarang terdapat cagar budaya yang kurang mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah yakni Situs Candi Ngempon. Situs Candi Ngempon merupakan Candi Hindhu peninggalan Dinasti Kalingga pada abad ke-8 Masehi yang masih digunakan sebagai tempat peribadahan umat Hindhu. Dalam perkembangannya kini Candi Ngempon digunakan oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat berbuat tindakan asusila dan pesta miras, sehingga mengancam eksistensi dan kelestarian dari situs candi tersebut. Padahal Candi Ngempon merupakan salah satu kekayaan bangsa yang wajib dilindungi agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat untuk kegiatan keagamaan, kegiatan ilmiah, dan pariwisata. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, apa faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Situs Candi Ngempon, dan Perkumpulan Pemerhati Cagar Budaya Ratu Shima Kabupaten Semarang, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang dilakukan penulis menggunakan model triangulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Candi Ngempon belum optimal karena ketiadaan perda cagar budaya di Kabupaten Semarang, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Semarang telah melaksanakan kebijakan untuk melindungi Situs Cagar Budaya Candi Ngempon dari pelanggaran yang terjadi. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yaitu kurangnya anggaran di bidang kebudayaan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya masih rendah. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengatasi kendala yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya cagar budaya bagi bangsa, merencanakan peningkatan alokasi anggaran di bidang

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Cagar Budaya, Situs Candi Ngempon, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Subjects: K Law > KZ Law of Nations
Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
Depositing User: rizqi mulyantara unnes
Date Deposited: 12 Nov 2015 18:11
Last Modified: 12 Nov 2015 18:11
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/21663

Actions (login required)

View Item View Item