Bayu Rizky Pratama, 7101411184 (2015) STRATEGI PENINGKATAN KINERJA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MATA PELAJARAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN ANALYSIS HIERARCHY PROCESS (AHP) DI KABUPATEN BREBES. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang masih mengalami kendala di bidang pendidikan salah satunya adalah kendala berkaitan dengan kinerja guru Sekolah Menengah Atas (SMA) mata pelajaran ekonomi. Berdasarkan observasi awal ditemukan fakta bahwa guru-guru ekonomi tidak lulus dalam tes uji kompetensi guru meskipun rata-rata sudah bersertifikasi, aktivitas pembelajaran konvensional, dan sebagian besar guru ekonomi tidak membuat penelitian / PTK,serta rendahnya prestasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan teknik Analysis Hierarchy Process(AHP) untuk melihat prioritas kebijakan dalam meningkatkan kinerja guru SMA mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Brebes. Populasi penelitian adalah guru-guru SMA, sedangkan sampel penelitian terdiri dari guru SMA yang menggunakan kurikulum 2013. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive samplingdengan tujuan menemukan sampel yang memiliki kompetensi dan keahlian lebih baik pada bidang pendidikan dan mata pelajaran ekonomi, sehingga dapat menentukan prioritas kebijakan yang dipilih secara tepat.Hasil dari penelitian diketahui bahwa kriteria strategi prioritas utama yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah kriteria perekrutan dan seleksi kepegawaian guru, kriteria selanjutnya secara berurutan adalah penyediaan pendidikan dan pelatihan, pembentukan iklim organisasi, penguatan supervisi pendidikan, pengetatan kebijakan sertifikasi, dan pengembangan karir.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara berurutan kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah (1) perekrutan dan seleksi kepegawaian guru (0,356 poin), (2) penyediaan pendidikan dan pelatihan (0,289 poin), (3) pembentukan iklim organisasi (0,156 poin), (4) penguatan supervisi pendidikan (0,111 poin), (5) pengetatan kebijakan sertifikasi (0,057 poin), dan (6) pengembangan karir (0,031 poin). Adapun saran utama guna mendukung pelaksanaan rancangan kebijakan diantaranya bagi pemerintah direkomendasikan untuk (1) memperbaiki aturan perekrutan guru, (2) mengadakan kerjasama (MoU) dengan perguruan tinggi, (3) memperhatikan organisasi guru (MGMP ekonomi). Bagi kepala sekolah direkomendasikan memberikan kesempatan supervisi klinis. Bagi guru ekonomi direkomendasikan meningkatkan komitmen dan kesadaran profesi guru. Bagi organisasi MGMP direkomendasikan untuk merevitalisasi peran organisasi MGMP.

Actions (login required)

View Item