Farid Abdul Ghofar, 3301411081 (2015) UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI LAHAN WADUK LOGUNG DI DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus termasuk kategori untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaanperaturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor36 Tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung masih terjadi persoalan mengenai bentuk dan besar harga ganti rugi tanah, maka perlu diadakan penelitian oleh penulis untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Logung.Pokok permasalah dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian masalah ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Logung 2) bagaimanaupaya Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung.Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian pada Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus sebagai lokasi Pembangunan Waduk Logung. Subjek penelitian adalah warga pemilik tanah yang terkena pembangunan Waduk Logung, pelaksana tugas dalam pembangunan Waduk Logung yaitu Kantor Dinas Ciptakaru Kabupaten Kudus, panitia pengadaan tanah dan juga pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk Logung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan metode interaktif dengan langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan peraturan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Namun masih ada warga yang menolak untuk menerima besar ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Menurut warga harga yang diberikan belum cukup membeli kembali tanah mereka yang terkena pembangunan Waduk Logung, hal ini yang membuat warga ingin bentuk ganti ruginya diganti dengan tanah kembali. Upaya Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang masalah bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan melalui sosialisasi, pendekatan terhadap warga yang masih menolak menerima ganti rugi viidilakukan, agar pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung segera selesai dan pembangunan Waduk Logung dapat berjalan lancar, selesai sesuai target dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.Kesimpulan penelitian ini adalah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Logung masih adanya warga yang belum menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah mereka membuat sebuah Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk Logung (Forkomakembung) melakukan demo-demo untuk menolak pembangunan Waduk Logung. Kesadaran masyarakat tentang manfaat pembangunan Waduk Logung masih kurang, banya warga hanya mementingkan besar ganti rugi yang merka terima tanpa mengetahui arti pembangunaan untuk kepentingan umum. Saran penelitian dalam pembebasan lahan ini harusnya Pemerintah Kabupaten kudus hendaknya mensosialisasikan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang digunakan dalam proses pengadaan tanah agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya fungsi dan peran tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan bentuk dan besar harga ganti rugi tanah harusnya melibatkan juga dari unsur masyarakat setempat, sehingga dapat terwujud komunikasi yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menentukan besar ganti rugi yang akan diberikan.

Actions (login required)

View Item