Dipo Lukmanul Akbar , 8111410023 (2015) PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (8MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kualitas proses pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes faktanya kurang berfungsi dengan baik dan kurang efektif terhadap kepentingan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor perspektif UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta bagaimana peran Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian mendiskripsikan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dan peran Pemerintah Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah good governance, proses komunikasi kebijakan publik, teori Stufenbau, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa APBDes, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan wawancara dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari Pemerintahan Desa Kedungkelor dan data sekundernya dari dokumen dan bahan hukum yang berhubungan dengan peran Pemerintahan Desa dalam penyusuan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan proses persiapan bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan peraturan Desa APBDes. Mekanisme penyusunan Peraturan desa APBDes selama ini kurang optimal. Untuk itu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan local Good governance. Peran pemerintahan Desa dalam Penyusunan APBDes harus mengajak masyarakat berpartisipasi untuk memehui kebutuhan masyarakat Desa. Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus memberi sosialisasi. Masyarakat berperan penting dalam penyusunan peraturan Desa APBDes secara terukur, terpadu dan bersinergi. pemerintahan Desa Kedungkelor bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item