TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MK NO. 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK NASIONAL DAN DAERAH

Indah Nur Pratiwi, 8111410025 (2014) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MK NO. 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK NASIONAL DAN DAERAH. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (747Kb)

    Abstract

    Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan bersamaan antara pemilu Nasional dan Daerah. Pemilu meliputi Nasional dan Daerah, Pemilihan Nasional meliputi Pemilihan Legislatif dan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) sedangkan Pemilu Daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali menemui bebrapa Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Latar Belakang MK membuat Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (2) Hal-ahal apa saja yang diatur dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (3) Bagaimana Model Grand Design Pemilu Nasional dan Daerah tahun 2019 mendatang? Dalam amar putusan No.14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-undang dan pendapat ahli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.Simpulan Penelitian bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan daerah harus sesuai dengan UUD 1945 agar dapat terciptanya Pemilu yang jujur adil dan ideal. Pemilu serentak dapat mengevisienkan anggaran pemilu karena dilaksanakan satu kali jadi tidak seperti pemilu yang terdahulu yang bisa menghabiskan anggaran banyak.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: rizqi mulyantara unnes
    Date Deposited: 09 Nov 2015 22:08
    Last Modified: 09 Nov 2015 22:08

    Actions (login required)

    View Item