Dinka Rizky Apriliana Mahanggi, 1301409025 (2014) KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN PURBALINGGA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN PURBALINGGA) - Published Version Download (7MB) | Preview

Abstract

Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan guru BK itu sendiri, namun juga sangat ditentukan oleh komi`tmen dan keterampilan seluruh staf sekolah terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Fenomena yang ada di lapangan yaitu masih banyak kepala sekolah yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK sehingga dalam memberikan kebijakan tidak sesuai dengan yang kebituhan guru BK dan siswa. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak kepala sekolah khususnya di Purbalingga yang kurang memberi akses terhadap pelaksanaan program BK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subyek penelitian ini yaitu seluruh kepala SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan kebijakan sarana dan prasarana untuk BK sudah cukup lengkap walaupun belum maksimal karena minimnya anggaran dana. Dalam pemberian kebijakan alokasi jam BK, prosentasenya 20% yang sama sekali tidak ada jam BK, 40% yang semua kelas ada jam BK, sedangkan 40% lainnya ada yang masuk kelas dan ada yang tidak. Kebijakan mengenai kualifikasi akademik konselor, 50% dari jumlah seluruh guru BK yang berlatar belakang pendidikan BK, dan 50% lainnya non BK. Hampir semua guru BK sudah memenuhi kriteria beban kerja guru BK yaitu minimal mengampu 150 siswa. Supervisi BK oleh kepala sekolah masih belum optimal karena biasanya hanya dilakukan supervisi administratif. Anggapan BK sebagai polisi sekolah sudah mulai hilang karena kebijakan kepala sekolah yang menetapkan guru BK tidak boleh menghukum siswa. Simpulan penelitian ini bahwa pada dasarnya kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK mengimplementasikan kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Secara umum kepala sekolah sudah mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan BK, tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah kurang menerapkan pemahaman tersebut serta kurang melihat kebutuhan dari guru BK dan siswa.

Actions (login required)

View Item