Asri Arinda, 8150408137 (2013) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH MENGENAI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG DAN KABUPATEN WONOSOBO. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH MENGENAI SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG DAN KABUPATEN WONOSOBO) - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

Otonomi yang ada pada desa bersifat asli, merupakan pengakuan kewenangan oleh Negara tanpa melalui suatu pengalihan kewenangan, sebagaimana yang terpraktekan pada otonomi daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut implementasi di daerah, setiap Pemerintah daerah menyusun Peraturan daerah (Perda) yang tidak jarang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan yang signifikan menurut adat-istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Sistem Pemeritahan Desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Apa saja perbedaan legislasi (Peraturan daerah) menyangkut pengaturan sistem pemerintahan desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo?; 2) Apa saja isu-isu strategis mengenai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemerintahan desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dipilih dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (library research), serta sumber dokumentatif perundang-undangan (statute approach), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Di Kabupaten Semarang terdapat 12 Perda dan Kabupaten Wonosobo 15 Perda terkait pemerintahan desa; 2) Isu-isu strategis mengenai Perda yang mengatur mengenai pemerintahan desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo secara isi substansial memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, antara lain meliputi: Struktur Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Kerjasama desa, Sumber Pendapatan Desa dan APBDes. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk: 1) Perlu dibuat pedoman bagi desa melalui ketentuan di tingkat daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, agar semakin memperjelas kewenangan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan Daerah; 2) Pentingnya disusun Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana dari Perda mengenai sistem pemerintahan desa, sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat.

Actions (login required)

View Item