Andy AlvianIndratama, 8150408197 (2013) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG) - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.Naiknya jumlah warga miskin pada tahun 2009-2011 di Kota Semarang sebagai salah satu kota besar dan metropolitan di Indonesia menjadikan suatu pertanyaan besar, karena Kota Semarang telah menerapkan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang secara gencar sejak tahun 2008. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2011, pelaksanaan kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2011, serta strategi ideal dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penilitian ini adalah metode kualitatif dengan model penelitian yuridis sosiologis.Surber data adalah primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara, dan kepustakaan (library research) dan teknik yang digunakan untuk melacak credibility dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskan kemiskinan di kota Semarang tahun 2011 adalah dengan membentuk suatu lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang, mencanangkan program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDUKEMPLING), dengan bantuan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, serta pihak swasta. Pelaksanaan kebijakan tersebut di wujudkan dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut telah menaggulangi kemiskinansebesar 4% dari jumlah keseluruahan penduduk miskin kota Semarang yang hanya di targetkan 2% per tahun dari jumlah keseluruhan penduduk miskin kota Semarang. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam memberikan kebijakan pubik pemerintah harusnya menggali lebih dalam lagiapa yang sebenarnya menjadi permasalahan masyarakat. Dan kebijakan tersebut haruslah di laksanakan bahkan ditindaklanjuti dengan keseriusan dan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. Meningkatkan komunikasi serta melatih sumber daya manusia sebagai ilmplementatorprogram penanggulangan kemiskinan.Merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik.Pemerintah juga harus lebih memanfaatkan kesempatan yang telah ada.

Actions (login required)

View Item