WAHYU BOGA OKTAWA, 8111409005 (2013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)) Download (1MB) | Preview

Abstract

Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan pola fikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh sepasang insan pasangan tersebut. Pada dasarnya di Indonesia secara tegas melarang adanya Perkawinan Beda Agama. Namun ada masyarakat yang mengatasnamakan cinta untuk tetap melaksanakan perkawinan walaupun mereka beda agama.Masalah yang diteliti meliputi: (1) Bagaimana eksistensi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap putusan Hakim ?, dan (2) Hak dan Kewajiban suami istri dalam pola pengasuhan anak? Metode untuk memperoleh tulisan yang baik maka penulis melakukan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan pada Undang-Undang sudah secara jelas menegaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan bukan karena perbedaan agama. Dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama Hak Asasi Manusia digunakan Hakim sebagai acuan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Simpulan dari penelitian ini adalah putusan Hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tidak selaras dengan asas lex specialis derogate legi generali. Pola pengasuhan anak dari orang tua yang berbeda agama menimbulkan tidak adanya harmoisasi dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Saran agar perlunya Judicial Review di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga setiap Warga Negara mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku serta ajaran agama masing-masing individu yang dapat menimbulkan permasalahan untuk kedepannya.

Actions (login required)

View Item