I Gede Denny Setiadi , 8111409115 (2013) MODEL OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAK HUKUM POLRI (STUDI YURIDIS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (MODEL OPTIMALISASI FUNGSI PENEGAK HUKUM POLRI (STUDI YURIDIS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA)) Download (1MB) | Preview

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujdukan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, karena di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk: (1) Untuk menemukan model optimalisasi fungsi penegak hukum polri sesuai dengan implementasi Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi penegak hukum polri dalam mengatasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perspektif yuridis-sosiologis sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum Rechtstaat dan Teori Penegakan Hukum dari Joseph Goldstein. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hukum dengan pendekatan yuridis, lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resor Demak. Sumber data penelitian ini melalui: Informan, responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui: wawancara, dokumentasi. Sumber data ada dua yaitu : data primer dan data sekunder, selanjutnya reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut: 1) Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Implementasi Teori Penegakan Hukum oleh Joseph Goldstein, yaitu actual enforcement, dimana teori tersebut adalah merupakan ruang penegakan hukum yang sesungguhnya. Model penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan Law Enforcement yang berbasis pada Alternative Dispute Resolution. 2) Pelaksanaan penegakan hukum ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya atau total enforcement karena secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya (ketertiban, ix keteraturan dan keadilan) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya. Saran yang disampaikan peneliti dalam hal model optimalisasi fungsi penegak hukum polri diharapkan: 1) Kepolisian Resor Demak di anjurkan lebih memberikan pelayanan yang humanis, responsif, tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Dan melaksanakan Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku berdasarkan implementasi penegakan hukum Joseph Goldstein yang berbasis pada Alternative Dispute Resolution. 2) Di anjurkan Kepolisian Resor Demak dan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan wilayah masing-masing. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan untuk mencapai optimalisasi fungsi penegak hukum polri.

Actions (login required)

View Item