Sigit Naafi’i, 1550407006 (2013) KONFLIK PERAN PADA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (KONFLIK PERAN PADA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG) Download (4MB) | Preview

Abstract

Adanya perbedaan ekspektasi antara organisasi dan kelompok masyarakat tertentu membuat anggota Satpol PP sebagai petugas pelaksana peraturan daerah, secara tidak langsung akan mengalami konflik peran. Konflik peran dimunculkan dalam bentuk merasa memiliki sumber daya yang terbatas, mengesampingkan aturan, dan tanggung jawab yang muncul karena adanya perbedaan atau ketidaksesuaian tindakan dengan harapan. Bentuk lainnya berupa adanya perasaan tertekan, merasa pelaksanaan peran yang satu akan mempengaruhi hasil pelaksanaan peran lain yang muncul karena adanya pertentangan antara nilai-nilai hidup dengan peran yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara deskriptif konflik peran pada anggota Satpol PP Kota Semarang. Subjek penelitian berjumlah 90 orang yang merupakan anggota Satpol PP Kota Semarang yang bertugas di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian populasi. Metode penelitan yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar atau 91,11 persen (82 orang) anggota Satpol PP Kota Semarang mengalami konflik peran dalam kategori sedang. Sedangkan yang termasuk dalam kriteria tinggi hanya sebesar 8,89 persen (8 orang) dan tidak ada anggota Satpol PP Kota Semarang yang berada pada kategori rendah. Dari dua aspek yang diteliti yaitu aspek adanya ketidaksesuaian tindakan dengan harapan dan aspek adanya pertentangan antara nilai-nilai hidup dengan peran yang dimiliki, aspek yang paling besar proporsinya dalam terbentuknya konflik peran pada anggota Satpol PP Kota Semarang adalah aspek adanya ketidaksesuaian tindakan dengan harapan. Indikator konflik peran yang paling besar dirasakan oleh anggota Satpol PP Kota Semarang adalah merasa memiliki sumber daya yang terbatas. Sedangkan indikator konflik peran yang paling kecil dirasakan adalah tanggung jawab pekerjaan yang terbengkalai. Kesimpulan yang didapat bahwa secara umum konflik peran pada anggota Satpol PP Kota Semarang tergolong dalam kategori sedang. Disarankan kepada organisasi Satpol PP Kota Semarang agar menurunkan tingkat konflik peran dengan melakukan langkah solutif seperti pelatihan decision making atau pengambilan keputusan serta melakukan pembinaan secara intensif. Sedangkan untuk anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, diharapkan dapat lebih tegas dalam mengambil sikap dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat penegak peraturan daerah sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi.

Actions (login required)

View Item