RIFA’I IDRIS, 8150408048 (2013) PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM SEBAGAI BENTUK PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM MENYELESAIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM SEBAGAI BENTUK PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS)) Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagai salah satu program utama RANHAM 2011-2014 merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai anggota Panitia RANHAM Provinsi Jawa Tengah melaksanakan YANKOMAS yang sejalan dengan tugas Subbid Perlindungan dan Pemenuhan HAM pada Bidang HAM. Masalah yang diteliti meliputi: (1) Prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang; (2) Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan (3) Hambatan dalam pelaksanaan YANKOMAS dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer (pengamatan dan wawancara) dan data sekunder (kepustakaan). Data diperoleh melalui pengamatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, wawancara dengan Kabid HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kasubbag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, masyarakat, dan akademisi, serta dengan kegiatan pencatatan data yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kemudian dianalisis dengan Undang-Undang, Perpres dan Perda terkait, SOP YANKOMAS, serta teori terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui efektifitas pelaksanaan YANKOMAS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masih rendah dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-Oktober 2012) berjumlah total hanya ada 38 kasus. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Prosedur YANKOMAS dikomunikasikan meliputi: penyampaian komunikasi (langsung/ tidak langsung); penerimaan komunikasi; penelaahan/analisis; koordinasi dan rekomendasi kepada instansi/lembaga terkait; dan laporan. Sedangkan tidak dikomunikasikan meliputi: identifikasi pelanggaran HAM; pemetaan potensi pelanggaran HAM; melaporkan peta potensi pelanggaran HAM kepada Pimpinan Daerah untuk ditindaklanjuti; dan laporan. (2) Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu menerima dan menindaklanjuti komunikasi, meminta informasi/klarifikasi dari pihak terkait, melakukan penelaahan/analisis, audiensi, konsultasi, koordinasi, dan rekomendasi. (3) Hambatan antara lain kurangnya koordinasi, sosialisasi, dan terbatasnya anggaran. (4) Upaya mengatasi hambatan yang terjadi antara lain peningkatan konsolidasi dan koordinasi, serta meningkatkan peran media, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi RANHAM, diseminasi dan pendidikan HAM. Saran agar memperhatikan ruang lingkup dan prinsip-prinsip YANKOMAS dalam melaksanakan YANKOMAS sehingga dapat mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Actions (login required)

View Item