IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP KRITERIA VEGETASI DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERMUKIMAN, DAN FASILITAS UMUM DI WILAYAH KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

ADYTIA BIMA LAKSANA PUTRA, 8150408078 (2013) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP KRITERIA VEGETASI DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERMUKIMAN, DAN FASILITAS UMUM DI WILAYAH KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (1. Buku-Buku Abdurrahman, 2001. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. AK.Gorai, 2012. Penerapan Pengakuan Pola Model Fuzzy untuk Penilainan Kualitas Udara. International Journal of Perlindungan Lingkungan. Ashshofa, Burhan. 2)
Download (4Mb)

    Abstract

    Perkembangan penduduk di Kota Semarang semakin meningkat setiap tahunnya, kepadatan penduduk menyebabkan lahan terbuka hijau semakin terkikis dan tidak terkendalinya pembangunan. Dalam hal ini pemerintah mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau agar pembangunan kota tetap terlaksana tanpa harus mengurangi lahan RTH. Kawasan RTH yang telah menjadi sebuah bangunan harus diperhatikan kualitas kriteria vegetasinya agar kualitas RTH kawasan permukiman dapat dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana implementasi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan permukiman dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. dan bagaimana hasil dari implementasi terhadap kriteria vegetasi, pemanfaatan RTH permukiman dan fasilitas umum. Tujuan dari permasalahan tersebut adalah menemukan proses implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, dan bagaimana hasil dari kriteria vegetasi, pemanfaatan RTH permukiman dan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan dari pemerintah hingga kemasyarakat berjalan sesuai dengan faktor yang menunjukkan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi (4) struktur birokrasi. Sistem komunikasi yang dijalin oleh setiap SKPD dan dinas terkait menunjukkan bahwa sistem implementasi tidak akan berjalan dengan tepat sasaran apabila sebuah pensosialisasian dari sebuah kebijakan hukum. Dalam pemenuhan kriteria vegetasi pemerintah sudah mulai menata dan merawat kriteria vegetasi sesuai dengan fungsinya. Untuk pemanfaatan RTH permukiman dan fasilitas umum dimasyarakat masih awam dengan peraturan tersebut dan untuk pengembang perumahan telah memenuhi syarat KDB bangunan yang sesuai dengan perda penataan RTH Kota Semarang. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dari pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau agar tetap terlestarikan.Implementasi yang dilaksanakan lebih menonjolkan sebuah komunikasi dan koordinasi terkait antara SKPD dan dinas terkait untuk melaksanakan sebuah kebijakan publik. Argumen urgensi masyarakat mengharapkan fungsi dari kawasan terbuka hijau dapat berfungsi secara optimal dan dapat digunakan untuk bersosialisasi. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, sikap tindakan, sumberdaya, dan struktur birokrasi. Diharapkan komunikasi antar SKPD dan instansi untuk menjalankan sebuah perda tidaklah terputus agar tujuan penyampaian sebuah perda tepat sasaran.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kriteria Vegetasi, Permukiman dan Fasilitas umum
    Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
    K Law > KZ Law of Nations
    Fakultas: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1
    Depositing User: sunarti perpus unnes
    Date Deposited: 31 Oct 2013 11:32
    Last Modified: 31 Oct 2013 11:32

    Actions (login required)

    View Item