Hilkia Meiko Tumalona Panggabean, 8150408107 (2013) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (StudipadaKoperasiKredit (C.U) RUKUN DAMAI di Kota Medan). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (StudipadaKoperasiKredit (C.U) RUKUN DAMAI di Kota Medan)) Download (1MB) | Preview

Abstract

Perjanjian kerja di Koperasi Kredit (C.U) Rukun Damai merupakan perjanjian antara pengurus dan pekerja koperasi. Perjanjian kerja ini masuk kedalam ranah keperdataan dan ranah kepidanaan (publik) yang dalam hal ini adalah ketenagakerjaan yang didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban pekerja yang harus dipenuhi. Dalam perjanjian kerja tersebut salah satu aspek pentingnya adalah pelaksanaan perjanjian di bidang pengupahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan perjanjian kerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit C.U Rukun Damai ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, 2) Faktor penghambat dan Faktor Pendukung yang ditemui pada saat pemenuhan hak pekerja pada aspek pengupahan di Koperasi Kredit C.U Rukun Damai serta upaya mengatasi hambatannya. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan alat dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dandokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut telah diperoleh data bahwa perjanjian kerja tersebut telahsah secara perdata karena telah memiliki unsur-unsur sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tapi telah menjadi wanprestasi yaitu tidak terpenuhi pelaksanaan upah lembur sesuai dengan yang diperjanjikan. 2) Sebagian besar pekerja tidak mengerti tentang haknya sebagai pekerja.Tipe pekerja seperti ini menerima segala hal yang terjadi kepada mereka. Negara harusnya memberi perlindungan dengan cara mendaftarkan semua pekerja yang ada di semua perusahaan sehingga perlindungan terhadap hak pekerja tetap dapat terlindungi . Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Komunikasi yang sejalan atau dua arah antara pekerja dan pengurus koperasi, sehingga apabila terjadi suatu konflik bisa diselesaikan dengan baik.2)Harus ada peninjauan kembali akan perjanjian kerja yang didampingi oleh ahli hukum yang bisa melihat dan mengawasi pembuatan klausul perjanjian yang tidak merugikan pihak manapun, sehingga tidak terjadi wanprestasi nantinya.

Actions (login required)

View Item